Pemprov Papua Sambut Kunjungan Kerja Komite I DPD RI Bahas RUU Perlindungan Masyarakat Adat di Jayapura
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan kerja reses Komisi I /
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di
Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (28/9/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua, jajaran Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah (OPD),
perwakilan Komnas HAM, serta para pimpinan Dewan Adat Papua guna membahas
pendalaman dan pengayaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan
Masyarakat Adat.
Dalam agenda tersebut, rombongan delegasi DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua
Komite I Karel Simon Petrus Suebu, S.E., bersama Ketua Komite I Dr. Dr. Andi
Sofyan Hasdam, S.N. dan Wakil Ketua II DPD RI Yoris Raweyai, hadir membawa
perwakilan anggota dari 38 provinsi di Indonesia. Kehadiran para senator tingkat
nasional ini disambut hangat oleh Gubernur Papua sebagai wujud perhatian nyata
pusat terhadap daerah, khususnya dalam menyerap aspirasi langsung terkait
perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Bumi Cenderawasih.
Gubernur Papua dalam sambutannya memaparkan sembilan pokok pandangan penting
daerah, yang menyoroti bahwa perlindungan masyarakat adat bukan sekadar
persoalan administratif, melainkan fondasi utama penjagaan jati diri Orang Asli
Papua (OAP). Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya harmonisasi RUU
tersebut dengan regulasi khusus Otonomi Khusus (Otsus) Papua, penguatan database
wilayah adat secara terpadu, serta penyelesaian sengketa ulayat yang transparan
guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga adat yang
terbangun di Aula Kantor Gubernur Papua ini, diharapkan draf RUU Perlindungan
Masyarakat Adat yang sedang dibahas dapat mengakomodir kekhususan lokal secara
adil. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh untuk terus mengawal kebijakan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi memastikan masyarakat adat
tetap berdaulat di atas tanah leluhur mereka sendiri.
