Tongkat Komando Biro Umum & Adpim Berganti, Gubernur Papua: "Jabatan Bukan Sarana Cari Kehormatan!"
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan terhadap total 16 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, Selasa (1/9/2026). Bertempat di Gedung Negara Provinsi Papua, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah percepatan penataan birokrasi daerah. Beliau mengingatkan dengan tegas bahwa jabatan bukanlah hak istimewa atau sarana untuk mencari kehormatan pribadi, melainkan murni amanah pengabdian untuk melayani masyarakat Papua.
Dalam prosesi perombakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Elpius Hugi, S.Pd., M.A. secara resmi dilantik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, meninggalkan jabatan lamanya sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Selain itu, Gubernur turut melantik Hamzah L., S.E., M.M. sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan. Tepat setelah upacara pelantikan selesai, Kepala Bagian Administrasi Pimpinan juga langsung menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Khusus untuk posisi Kesbangpol yang kini dijabat Elpius Hugi, Gubernur memberikan instruksi strategis untuk segera memperkuat stabilitas politik, mencegah potensi konflik, dan merawat keberagaman. Hal ini sangat krusial sebagai persiapan awal yang ketat dan profesional menuju Pemilu 2029, serta proses seleksi keanggotaan MRP dan DPRP/DPRK. Secara umum, Gubernur juga mendesak seluruh pejabat definitif untuk bekerja super cepat—"bukan lagi berlari, tapi terbang"—sebagai agen perubahan yang mampu mengeksekusi visi-misi daerah menjadi aksi nyata tanpa menunda-nunda pekerjaan.
Sebagai penutup, Gubernur kembali mengingatkan agar seluruh jajaran birokrasi menerapkan sistem kerja berbasis kedisiplinan dan kinerja nyata yang terukur, termasuk terkait pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Para pejabat yang baru dilantik dituntut untuk menjadi teladan yang berani mengambil keputusan kolaboratif bersama tokoh adat, agama, dan pemuda. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang birokrat bukanlah seberapa lama ia menjabat, melainkan seberapa besar perubahan positif dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
