Pj. Gubernur Papua: ASN Wajib Netral, Aktif di Medsos Sukseskan PSU 2025
JAYAPURA, 21 Juli 2025 – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025. Penegasan ini disampaikan Fatoni dalam apel gabungan sekaligus deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN di halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (21/7).
Pada kegiatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua membacakan deklarasi netralitas ASN yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta apel gabungan. Selanjutnya, penandatanganan pakta integritas ASN dilakukan secara simbolis oleh perwakilan pimpinan tinggi pratama dan pejabat eselon utama di lingkungan Pemprov Papua, termasuk Pj. Sekretatis Daerah dan para Asisten.
Fatoni menekankan bahwa ASN memiliki peran krusial dalam menjaga iklim kondusif selama proses PSU. "Ini menunjukkan komitmen kita bersama, komitmen ASN seluruh Provinsi Papua untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja, khususnya menjelang dan sesudah pelaksanaan PSU 2025," ujar Fatoni di hadapan peserta apel.
Peran dan Tanggung Jawab ASN
Fatoni menjelaskan, ASN sebagai pelayan publik wajib menjalankan tugasnya dalam kondisi apapun, termasuk saat Pilkada atau PSU. Meskipun memiliki hak pilih, ASN dilarang terlibat dalam politik praktis dan harus tetap menjaga netralitas dengan memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas masing-masing tanpa berpihak.
"ASN harus tetap menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya masing-masing, tidak berpihak kemana pun," tegasnya. Ikrar dan penandatanganan pakta integritas yang telah dilakukan merupakan bentuk komitmen kepada bangsa, negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus ditaati.
Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Media Sosial
Untuk memastikan kelancaran PSU, Fatoni meminta seluruh ASN aktif menyosialisasikan dan mendorong masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada 6 Agustus mendatang. Tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai hari libur untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemungutan suara.
Lebih lanjut, Fatoni mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif, aman, damai, dan toleran. Ia juga mengingatkan agar tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan adu domba.
"Kita harus menggunakan media sosial kita dengan bijak, mari terus kita sebarluaskan kebaikan, kita sebarluaskan aktivitas kita di pemerintahan, kita sebarkan informasi-informasi yang baik tentang Papua," ajaknya.
Pj. Gubernur secara khusus meminta seluruh kepala OPD/SKPD memastikan ASN memiliki media sosial dan aktif mempublikasikan kegiatan kantor serta menyebarkan informasi edukatif tentang Papua. Hal ini penting untuk menangkal berita hoaks dan membangun citra positif Papua sebagai daerah yang aman, damai, dan kondusif di tingkat nasional maupun internasional.
Peningkatan Kinerja dan Reward-Punishment
Di akhir amanatnya, Fatoni berpesan kepada seluruh ASN untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta mempercepat realisasi anggaran. Menurutnya, realisasi anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, peredaran uang di masyarakat, dan peningkatan daya beli.
"Kita terus melakukan inovasi, terus lakukan kerja-kerja keras, kreatif, tidak monoton, tidak bekerja biasa-biasa saja," katanya. Ia juga mengingatkan bahwa kerja keras dan prestasi ASN akan berdampak positif pada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, serta jenjang karier.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Fatoni, menerapkan sistem reward and punishment. ASN berprestasi akan diberikan penghargaan, sementara yang melakukan pelanggaran akan diberlakukan sanksi.
Fatoni menutup dengan keyakinan bahwa komitmen netralitas ASN yang dideklarasikan hari ini menjadi pondasi utama bagi terselenggaranya PSU 2025 yang lancar, tertib, aman, dan sukses, sehingga segera terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur definitif untuk tanah Papua.
