Perkuat Sinergi, Gubernur Papua Instruksikan Fokus Tuntaskan Kesenjangan dan Stunting
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen untuk menuntaskan kesenjangan antar wilayah dan memperkuat fokus penanganan stunting di seluruh kabupaten/kota. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri meminta seluruh Kepala Daerah meninggalkan sekat-sekat perbedaan dan menyatukan langkah. "Papua adalah rumah besar bagi kita semua... Mari kita tinggalkan sekat-sekat yang memisahkan dan bersama membangun Papua yang damai, inklusif, serta maju melalui semangat sinergitas dan kolaborasi," serunya, didampingi Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng.
Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua naik menjadi 73,83 (kategori tinggi) pada 2025, Gubernur menyoroti ketimpangan yang terjadi, terutama pada Kabupaten Mamberamo yang masih berada di kategori IPM rendah. Menurutnya, masalah utama di Mamberamo adalah minimnya konektivitas antar ibu kota kabupaten dengan distrik.
"Disparitas ini mencerminkan tantangan nyata yang menuntut kerja keras, inovasi, dan keberpihakan kita," kata Gubernur. Ia secara khusus menginstruksikan percepatan penanganan isu-isu strategis, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem, dan stabilitas inflasi. "Saya instruksikan kepada seluruh kepala daerah agar memberikan perhatian khusus kepada Tim Penggerak PKK dan Posyandu di setiap kampung agar mereka menjadi garda terdepan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung," tegasnya.
Rakerda yang diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini diikuti oleh total 147 peserta, yang terdiri dari 93 perwakilan Provinsi (Forkopimda, Instansi Vertikal, OPD) dan 54 perwakilan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, BPKAD, Inspektorat). Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, termasuk Ketua KPK dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang hadir secara daring, serta pimpinan BPK RI Perwakilan, BI, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua.
Gubernur menutup Rakerda dengan menugaskan Bapperida Provinsi Papua untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh usulan Kepala Daerah. Hasil dari Rakerda ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai pedoman utama penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD). Rakerda ini resmi dibuka dengan pemukulan tifa.
