Jamin Operasional RSUP, Pj Gubernur dan Kemenkes Sepakat Percepat Penerbitan SIP Nakes

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan operasional Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Jayapura. Rapat yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Papua ini berlangsung pada Rabu pagi, 3 September 2025, di Aula Lukmen, Gedung Negara, Dok V Jayapura.

Rapat ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, yaitu Dirjen Keslan, Dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS, dan Dirjen SDMK, dr. Yuli Farianti, M.Epid. Turut hadir pula para pejabat penting dari Provinsi Papua, seperti Sekretaris Daerah, Asisten II dan III, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perwakilan dari BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Jayapura.

Fokus utama rapat adalah penyelesaian masalah Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan RSUP. Terhambatnya penerbitan SIP membuat rumah sakit sulit mendapatkan akreditasi dan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kami berharap masalah SIP ini bisa segera selesai," ujar Dirjen SDMK Kemenkes, dr. Yuli Farianti. "Namun, jika dalam dua hari ini tidak ada penyelesaian, kami akan menerbitkan SIP Nasional sebagai solusi sementara agar rumah sakit ini bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat."

Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Papua menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan membantu percepatan proses, terutama terkait kendala administrasi seperti perpindahan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Saya siap membantu untuk perpindahan KTP ini. Insyaallah satu hari bisa selesai," tegasnya.

Poin-Poin Kunci Lain yang Disepakati
Selain masalah SIP, beberapa hal penting lain juga dibahas dalam rapat, antara lain:

• Rencana Peresmian: Direncanakan peresmian rumah sakit akan dilakukan oleh Presiden RI. Setelah beroperasi, RSUP ini diharapkan bisa melayani masyarakat Papua serta masyarakat dari negara-negara Pasifik Selatan.
• Beasiswa untuk Putra-Putri Papua: Kementerian Kesehatan menyampaikan kabar gembira terkait program beasiswa bagi putra-putri Papua untuk studi di bidang kedokteran dan spesialis. Beasiswa ini dibiayai penuh oleh Kemenkes, sehingga tidak membebani APBD daerah.
• Komposisi Pegawai dan Isu Lahan: Pj. Gubernur menekankan pentingnya komposisi pegawai yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dengan target 70% OAP dalam dua tahun ke depan. Rapat juga menyinggung masalah sengketa lahan di sekitar rumah sakit yang menghambat rencana pembangunan fasilitas penunjang seperti gedung radiologi.

Usulan dari Kepala Biro Umum dan Adpim
Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., memberikan masukan visioner terkait pengembangan fasilitas rumah sakit. Ia mengusulkan pembangunan penginapan atau rumah singgah dan area komersial di dekat rumah sakit. Usulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pasien dan keluarga yang datang dari luar Jayapura, serta menciptakan pusat ekonomi baru.

Rapat koordinasi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah operasional RSUP, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di