Gubernur Papua Ajak ASN Bersatu dan Tegaskan Larangan Pungli:
JAYAPURA – Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., bersama Wakil Gubernur Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng., mengeluarkan instruksi tegas dalam Apel Gabungan Perdana bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (20/10/2025), untuk menyerukan persatuan ASN, reformasi pelayanan publik, dan peringatan keras terhadap praktik korupsi. Gubernur Papua mengajak seluruh jajaran meninggalkan sekat politik dan kembali fokus melayani masyarakat.
Gubernur menekankan bahwa kunci kemajuan Papua adalah kebersamaan. Ia meminta ASN melayani masyarakat tanpa memungut biaya, serta membuka akses komunikasi.
"Mari kita selalu bersyukur, supaya kita bisa bahu-membahu, kembali merajut kebersamaan, untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua yang kita cintai. Kita tinggalkan semua perbedaan yang ada," ajaknya.
Secara spesifik, ia menuntut reformasi pelayanan: "Tidak lagi memberikan layanan yang harus ada upahnya. Jangan kamu bikin raja-raja kecil di bawah ya." Komitmen ini diperkuat dengan janji menyediakan waktu bagi masyarakat dan pegawai kecil untuk bertemu langsung dengannya di Rumah Jabatan.
Gubernur Papua dengan tegas memperingatkan jajaran yang masih terlibat dalam penyelewengan dana. Ia meminta Inspektorat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap eksekusi anggaran triwulan terakhir.
"Yang suka ambil sedikit-sedikit, kamu stop," tegasnya. Ia menyatakan peringatan ini adalah unsur pengampunan, namun menegaskan konsekuensi setelah ini: "Setelah ini Anda akan berhadapan dengan hukum."
Di sisi anggaran, Pemprov akan fokus pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan untuk tahun 2026.
Terkait kesejahteraan pegawai, Gubernur Papua menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera menghitung dan membayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tertunda hingga September, sambil mewanti-wanti pejabat keuangan.
"Hitung baik hak-hak pegawai, harus terbayarkan," katanya. Namun, komitmen ini harus dibayar dengan disiplin: Ia melarang ASN berdemo, menyebutnya sebagai tindakan memalukan, dan meminta ASN yang memiliki keluhan datang langsung kepadanya. Ia juga menyoroti efisiensi birokrasi dengan meminta penertiban ASN yang terdata di Papua namun bertugas di luar daerah, serta menuntut setiap SKPD memastikan kehadiran stafnya.
Gubernur Papua menutup amanatnya dengan visi menjadikan Papua sebagai etalase bangsa dan contoh bagi provinsi-provinsi baru. Ia menyatakan, "Kita harus berlari cepat bagaikan jet."
Sebagai bentuk kedekatan, Gubernur meminta acara pisah sambutnya diubah menjadi Pesta Rakyat pada tanggal 25 Oktober, di mana ASN diminta berpartisipasi menyumbang makanan lokal untuk melayani masyarakat.
"Saya bersama Aryoko [Wakil Gubernur Papua] tidak memberikan janji tapi kami akan melayani anda sekalian. Tapi saya minta saya dan Anda melayani masyarakat yang ada di Provinsi Papua," pungkasnya.
